Harga Cabai dan Bawang di Pasar Tradisional Kompak Turun

Pedagang memperlihatkan dagangan cabai di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Senin (8/7/2019). Harga cabai merah besar di pasar tersebut naik mencapai Rp55 ribu per kg, sedangkan cabai rawit menjadi Rp50 ribu per kg dan cabai rawit hijau pada kisaran Rp 60 ribu per kg. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)
Harga bahan pangan di Pasar Kranji kota Bekasi terpantau turun pada Jumat ini. Dari harga cabai hingga bawang kompak turun.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, penjual sayur Bapak Luki (52) menuturkan, merosotnya harga sejumlah sayuran disebabkan tengah musim kemarau.

"Seminggu ini sudah turun bahan sembako. Merosot kayanya karena musim kemarau ya," tuturnya kepada Liputan6.com, Jumat (27/9/2019).

Luki menjabarkan, dirinya kini membanderol harga cabai merah keriting Rp 40 ribu per kilogram (kg). Kemudian cabai merah besar yang dipatok seharga Rp 45 ribu per kg. Kedua cabai ini diklaimnya serempak tengah turun harga.

Seirama, pedagang sayur lainnya Rini (55) mengungkapkan harga sayuran memang sedang mengalami penurunan harga. Kenaikan hanya ditemui pada jenis bumbu-bumbu bahan makanan.
"Sayuran rata-rata turun. Sekarang saya jual tomat sudah kembali Rp 8.000 per kg. Kemarin bisa di atas Rp 10 ribu kan. Palingan bumbu-bumbu aja yang naik, kayak jahe," terangnya.

Hari ini, Rini mematok cabai rawit merah di harga Rp 55 ribu per kg. Diikuti cabai merah besar sebesar Rp 40 ribu per kg. Sedangkan cabai merah keriting besar di kisaran Rp 40-45 ribu per kg.
Untuk komoditas bawang, Rini menjelaskan juga alami penurunan harga. Bawang merah kini dijual di rentang harga Rp 23-25 ribu per kg.
"Kalau bawang putih Rp 30-35 ribu per kg. Sama juga, bawang ini lagi pada turun," paparnya.

Harga Cabai di Pasar Tradisional Turun Jadi Rp 50 Ribu per Kg

Pedagang cabai menggelar dagangannya di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Senin (8/7/2019). Harga cabai di pasar itu mengalami kenaikan dikarenakan berkurangnya pasokan dari petani akibat musim kemarau yang menyebabkan menurunnya jumlah produksi. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)
Sebelumnya, harga cabai rawit merah kembali menunjukan tren penurunan di pasar tradisional. Kini harganya sudah di angka Rp 50 ribu per kilogram (kg). Penurunan ini diikuti jenis cabai lain.
"Sekarang sudah turun Rp 50 ribu per kg. Yang keriting sama Rp 50 ribu. Rawit hijau Rp 45 ribu," jelas Ida Rahayu (42) kepada Liputan6.com pada Jumat (20/9/2019) di Pasar Tomang Barat, Jakarta Barat.
Ida memperkirakan harga menurun karena pasokan sudah mulai banyak. Bulan lalu, harga cabai rawit merah terpantau masih Rp 90 ribu per kg. 

Namun masih ada pedagang yang menjual dengan harga di atas Rp 50 ribu per kg. Rosni (34) menyebut harga cabai rawit merah seharga Rp 65 ribu per kg, sementara harga cabai keriting merah seharga Rp 50 ribu per kg dan rawit hijau seharga Rp 55 ribu per kg.

Untuk bawang merah, Ida menjual seharga Rp 25 ribu per kg. Bawang putih biasa dan kating ia jual masing-masing seharga Rp 25 ribu dan Rp 32 ribu per kg.

Harga sayuran yang Ida jual juga relatif murah, yakni timun seharga Rp 8 ribu, tomat Rp 10 ribu, dan kentang seharga Rp 15 - Rp 16 ribu. Namun, Rosni memberi catatan bahwa harga jeruk nipis sedang naik.
"Jeruk nipis lagi naik. Jualnya Rp 30 eibu per kilo. Biasanya Rp 25 ribu, Rp 22 ribu, juga dikasih," ujar Rosni.

Share:
Read More

BI dan Bank Sentral Malaysia Tingkatkan Kerjasama Keuangan

Gubernur BI Perry Warjiyo memberikan penjelasan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (20/6/2019). RDG Bank Indonesia 19-20 Juni 2019 memutuskan untuk mempertahankan BI7DRR sebesar 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75%.(Liputan6.com/Angga Yuniar)
 Bank Indonesia (BI) dan Bank Negara Malaysia (BNM) menyepakati kerjasama keuangan dan sistem pembayaran untuk memperkuat hubungan bilateral kedua bank sentral.

Kesepakatan tersebut dituangkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama di tengah pertemuan bilateral antara BI dan BNM yang dilakukan oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo, dan Gubernur BNM, Nor Shamsiah Yunus, di Kuala Lumpur, Malaysia, pada hari ini (27/9).

Kesepakatan kerjasama mencakup 2 (dua) area, yaitu Local Currency Bilateral Swap Agreement (LCBSA) dan Nota Kesepahaman di bidang Sistem Pembayaran dan Inovasi keuangan digital, termasuk pengawasan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU/PPT).

LCBSA memungkinkan dilakukannya pertukaran mata uang lokal antara kedua bank sentral dengan nilai maksimum RM8 miliar atau Rp28 triliun (kurang lebih setara USD 2 miliar).

"Langkah ini akan melengkapi upaya untuk mendukung penggunaan mata uang lokal yang lebih luas untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi lintas batas antara Malaysia dan Indonesia. Perjanjian tersebut berlaku efektif selama tiga tahun dan dapat diperpanjang," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangannya, Jumat (27/9/2019).

Sejalan dengan perkembangan kemajuan teknologi dan layanan keuangan, Nota Kesepahaman menjadi sebuah penegasan komitmen kedua bank sentral untuk mendukung pengembangan sistem pembayaran.

Pencegahan Anti Pencucian Uang

Gubernur BI Perry Warjiyo (dua kanan) memberi keterangan pers hasil Rapat Dewan Gubernur di Kantor BI, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,25 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Selain itu, juga untuk mendorong inovasi keuangan digital serta memperkuat implementasi kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagai bagian dari inisiatif untuk memajukan pengembangan keuangan dan kerjasama antara kedua negara.

Nota Kesepahaman merupakan landasan pelaksanaan berbagai kerjasama kedua negara yang diimplementasikan melalui beberapa bentuk kegiatan yaitu dialog kebijakan, pertukaran informasi, kolaborasi inovasi dan pengembangan kapasitas.

Pertemuan juga membahas perkembangan ekonomi dan keuangan terkini, termasuk di bidang keuangan syariah, pembiayaan sosial dan pengembangan pasar keuangan.
"Ke depan, BI dan BNM juga berkomitmen untuk terus memperkuat kerjasama dalam rangka mendorong pembangunan sektor keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," pungkas Perry.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Sumber : https://www.liputan6.com/bisnis/read/4073162/bi-dan-bank-sentral-malaysia-tingkatkan-kerjasama-keuangan?source=search
Share:
Read More

Di Forum PBB, JK Ungkap Upaya RI Atasi Kesenjangan Pembiayaan




 Wapres Jusuf Kalla mewakili Indonesia menyampaikan pidato pada sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-72 di New York, Kamis (21/9). Kemajuan HAM dan reformasi PBB menjadi salah satu isu perhatian Indonesia pada Sidang tahun ini. (TIM MEDIA WAPRES)

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menjelaskan upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi persoalan kesenjangan pembiayaan, yang diprediksi mencapai USD 2,5 triliun. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) diakui tidak akan cukup untuk mengatasi kesenjangan itu.
Indonesia menerapkan sejumlah program pendekatan untuk mengatasi persoalan keuangan tersebut. Ini dia sampaikan dalam Forum Dialog Tingkat Tinggi Sidang Umum ke-74 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Kamis waktu setempat (26/9/2019).

"Pertama ialah melalui KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) dan pembiayaan anggaran non-Pemerintah. Indonesia telah menggunakan pola KPBU dalam pembangunan di 19 sektor, antara lain pembangunan jalan, moda transportasi terpadu, serta teknologi informasi dan komunikasi," jelas JK.

Selain itu, yang kedua, Pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan pusat pembiayaan dari SDGs, dengan menekankan pada empat fungsi.

"Menciptakan lingkungan keuangan inovatif, membangun jejaring strategis dan matchmaking, mengembangkan model, instrumen dan teknologi keuangan, serta membangun kapasitas dan berbagi pengetahuan," lanjut dia.

Upaya ketiga, Pemerintah Indonesia juga mengoptimalkan inovasi model keuangan lainnya untuk mengisi kesenjangan pembiayaan tersebut, yakni lewat zakat dan wakaf sebagai bagian dari keuangan syariah, penggalangan dana dan filantropi.

Dialog Tingkat Tinggi terkait Keuangan untuk Pembangunan (Financing for Development) diselenggarakan sebagai rangkaian dari acara Sidang Umum Tahunan PBB di New York, Amerika Serikat.

Dialog kali ini terbagi dalam empat sesi untuk membahas mengenai keterlibatan publik untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan, pembiayaan SDGs dan aksi iklim terhadap meningkatnya beban utang, menghasilkan uang untuk mengisi kesenjangan pembiayaan SDGs dan aksi iklim, serta mengumumkan inisiatif baru.

Wapres JK Singgung Merosotnya Harga Kopi Dunia di Markas PBB


Wapres Jusuf Kalla di Markas Besar PBB di New York. (Foto: Setwapres RI)
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyoroti terus merosotnya harga biji kopi di pasaran dunia yang mencapai 70 persen sejak 1982. Salah satu penyebab adalah kelebihan pasokan produksi biji kopi dunia.
Ini dia sampaikan saat berbicara pada forum “Aksi Bersama Mengatasi Krisis Harga Kopi dan Mencapai Produksi Kopi Berkelanjutan”, di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat (AS), Rabu pagi waktu setempat (25/9/2019).

“Saya ingin menggaris bawahi dampak dari krisis harga kopi ini. Petani kecil adalah korban yang paling dirugikan. Petani kecil, bukan industri maupun konsumennya,” ujar JK seperti mengutip laman Sekretariat Kabinet, Kamis (26/9/2019).

Menurut Wapres, lebih dari 90 persen lahan kopi Indonesia dikelola oleh petani kecil. Karena itu, Indonesia sangat prihatin dengan krisis ini, saat keuntungan industri kopi besar dunia justru meningkat.

“Lebih dari 25 juta petani kecil kopi di seluruh dunia berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Indonesia sendiri memiliki 1,8 juta petani kopi,” ungkap dia.

Merosotnya harga dunia, ikut mengakibatkan  menanam kopi tidak lagi menjadi sumber penghidupan yang diminati. Sebagian petani kopi bahkan beralih ke sektor lain.

Karena itu, sebagai sesama negara penghasil kopi, Wapres mengajak bersama-sama untuk membuat terobosan guna memperbaiki nasib produsen kopi di negara masing-masing. “Kita tidak bisa berdiam diri,” tegas Wapres.





















Share:
Read More

Harga Merosot, Petani Kopi Dirugikan

Petani Kopi Rugi saat Harga Biji Kopi Turun

Wakil Presiden Jusuf Kalla menggaris bawahi dampak dari krisis harga kopi. Di mana sejak 1982, harga biji kopi di pasaran dunia merosot hingga 70%, akibat melimpahnya produksi kopi.
Menurut dia, yang dirugikan dari hal tersebut adalah petani, bukan industrinya. "Dari krisis harga kopi ini. Petani kecil adalah korban yang paling dirugikan," ujarnya.
90% lahan kopi di Indonesia dikelola petani kecil. Oleh karena itu, ketika harga kopi turun yang sangat prihatin adalah petani kopi ini.
"Merosotnya harga dunia juga telah mengakibatkan menanam kopi tidak lagi menjadi sumber penghidupan yang diminati," ujarnya.

Share:
Read More

Laporan Allianz : Utang Rumah Tangga Global Naik 5,7 Persen

Karyawan menghitung mata uang rupiah dan dolar AS di Jakarta, Senin (1/7/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam
Allianz Global Wealth Report 2019 melaporkan utang rumah tangga global naik 5,7 persen pada 2018.
Angka itu sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya, yang meningkat 6 persen. Namun, masih tetap jauh di atas rata-rata tingkat pertumbuhan jangka panjang yang sebesar 3,6 persen.
Meski demikian, rasio utang global (utang sebagai persentase PDB) tetap stabil di level 65,1 persen berkat pertumbuhan ekonomi yang kuat.
Dalam laporan yang diterima Bisnis, Senin (23/9/2019), Allianz menyatakan sebagian besar wilayah mengalami perkembangan serupa dalam hal ini. Tetapi, Asia, tak termasuk Jepang, menjadi pengecualian.
Allianz menuliskan pertumbuhan yang terjadi memang melambat menjadi 13,8 persen pada 2018, dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 15,7 persen.
Namun, dalam 3 tahun terakhir saja, rasio utang melejit hampir 10 persen menjadi 52,4 persen. Kondisi tersebut terutama dipicu oleh China, yang rasio utangnya naik hingga 15 persen menjadi 54 persen.
Allianz Group Economist Patricia Pelayo Romero mengatakan dinamika utang di Asia, terutama China, patut jadi perhatian.
“Utang rumah tangga China relatif tinggi, seperti halnya, katakanlah, Jerman dan Italia. Kali terakhir, kenaikan pesat semacam ini terjadi di AS, Spanyol, dan Irlandia, beberapa waktu sebelum krisis finansial melanda. Namun, dibandingkan dengan kebanyakan negara berkembang, tingkat utang di China masih jauh lebih rendah. Masih ada waktu untuk menghadapi imbas pembangunan dan menghindari krisis utang,” paparnya dalam keterangan resmi.
Kuatnya pertumbuhan utang membuat aset finansial neto menyusut 1,9 persen menjadi 129,8 triliun euro pada 2018.
 
Penurunan drastis utamanya dialami negara-negara berkembang, yang menciut hingga 5,7 persen. Adapun negara-negara industri mengalami penurunan 1,1 persen dan Asia, kecuali Jepang, terpangkas hingga 6 persen.
 
Pada perkembangan lain, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, jumlah populasi kelas ekonomi menengah secara global tidak mengalami pertumbuhan yakni di kisaran 1,04 juta orang pada 2018. Terbilang stagnan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 
Dengan menyusutnya aset di China, Allianz menilai hal ini tidak mengejutkan. Pasalnya, kemunculan populasi baru kelas menengah selalu terkait dengan Negeri Panda.
Allianz mencatat hampir separuh kelompok populasi kelas menengah berasal dari China. Negara Asia Timur ini juga menyumbangkan 25 persen populasi kelas atas dunia.
Head of Insurance & Wealth Markets Allianz Group Arne Holzhausen menyebutkan peluang peningkatan kesejahteraan secara global masih cukup besar.
 
Dia menerangkan jika negara-negara berpenduduk besar lain, seperti Brasil, Rusia, Indonesia, dan terutama India, ingin mempunyai kekayaan dengan tingkat dan distribusi setara China, maka populasi global kelas ekonomi menengah akan bertambah 350 juta orang. Adapun populasi global kelas ekonomi atas akan bertambah sekitar 200 juta orang.
 
“Pada akhir 2018, distribusi kekayaan secara global akan lebih seimbang, dengan 82 persen total aset finansial neto dimiliki oleh 10 persen penduduk terkaya di seluruh dunia. Globalisasi dan perdagangan bebas kini bukan lagi suatu hal yang perlu dipertanyakan karena setiap orang berkesempatan meningkatkan kesejahteraannya,” jelas Holzhausen.
Share:
Read More

Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Disarankan untuk Lebih Ekspansif

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian RUU tentang APBN TA 2020 disertai nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). - ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Kebijakan fiskal perlu berkolaborasi dengan kebijakan moneter agar pertumbuhan ekonomi yang diasumsikan mencapai 5,3% sebagaimana diasumsikan dalam RAPBN 2020 bisa tercapai.
Mengingat tren bank sentral di berbagai negara yang terus menurunkan suku bunga acuan, ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpandangan bahwa kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah perlu lebih ekspansif.
"Apalagi ruang fiskal tahun depan ditargetkan masih jauh di level batas aman defisit anggaran," ujar Yusuf, Senin (23/9/2019).
Untuk diketahui, defisit anggaran untuk tahun depan dipatok pada angka 1,76% dari PDB, lebih rendah dari outlook defisit 2019 yang mencapai 1,93% dari PDB dan realisasi defisit pada 2018 yang mencapai 1,82%.
Indonesia terakhir kali merealisasikan defisit anggaran di atas 2% adalah pada 2017, sedangkan batas maksimal defisit anggaran yang ditentukan dalam UU mencapai 3%.
Yusuf menilai ruang fiskal yang ada perlu lebih dimanfaatkan oleh pemerintah, apalagi dengan tren suku bunga yang rendah maka cost of fund sendiri juga turut rendah.
"Dengan demikian tanggung jawab politik pemerintah terkait defisit anggaran ke DPR dan masyarakat menjadi lebih loose/ringan," ujar Yusuf.
Untuk tahun depan, kebijakan-kebijakan fiskal yang tergolong baru dan dijanjikan akan efektif pada tahun depan adalah insentif-insentif sebagaimana yang telah tertuang dalam PP No. 45/2019.
Fasilitas yang diberikan antara lain investment allowance di mana Wajib Pajak (WP) badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru ataupun perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya dan tidak mendapatkan fasilitas pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31A UU PPh berhak mendapatkan pengurangan penghasilan neto yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu sebesar 60% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha.
Selain itu, super deduction tax juga diberikan kepada WP Badan dalam negeri yang menyelenggarakan vokasi atau riset dengan pengurangan penghasilan bruto maksimal 200% dari biaya vokasi yang dikeluarkan serta pengurangan penghasilan bruto maksimal 300% bagi WP Badan yang menyelenggarakan riset.
Adapun untuk super deduction tax vokasi sudah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) turunan PP No. 45/2019 yakni PMK No. 128/2019.
Dari sisi moneter, Bank Indonesia telah memangkas suku bunga sebanyak tiga kali dengan masing-masing sebesar 25 bps sehingga saat ini menjadi 5,25%.
Share:
Read More

Pengamat Ekonomi Dukung Keberadaan Bisnis Transportasi Berbasis Aplikasi di Bali

Wisatawan menikmati suasana matahari terbenam di Pantai Kuta, Bali, Selasa (20/3/2018). - JIBI/Rachman
Pengamat ekonomi dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiksa) Denpasar Prof. Sri Gede Darma berpandangan keberadaan bisnis transportasi berbasis aplikasi seperti Gojek harus didukung. 
 
Alasannya, kehadiran bisnis berbasis digital ini memberikan kontribusi tinggi terhadap perekonomian Bali. Gojek, superapp yang beroperasi di Bali, diakui mampu mendorong pengembangan berbagai bisnis di Pulau Dewata, termasuk Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 
 
“Kontribusi Gojek sangat tinggi terhadap perekonomian Bali, menghidupkan semua lini bisnis. Gojek merupakan salah satu pendorong munculnya model bisnis digital di masa mendatang termasuk UMKM di Bali. Seluruh pelaku bisnis mesti shifting ke ranah digital. Mereka yang tidak bergeser atau berpindah ke basis digital dipastikan bisnisnya gulung tikar,” paparnya seperti dikutip Bisnis, Selasa (24/9/2019).
 
Sri Gede Darma juga menyampaikan bahwa banyak masyarakat asal luar Bali yang berlomba menjadi mitra pengemudi yang tergabung dalam layanan aplikasi karya anak bangsa tersebut. Mereka beralih profesi dari tukang kayu di Jawa menjadi pengemudi Gojek di Bali.
Aplikasi tersebut pun dipandang memberikan pengaruh positif terhadap perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat Bali untuk menjadi lebih maju, termasuk dari sisi teknologi.
 
Salah satu UMKM yang berpotensi sangat tinggi di Bali seperti Gula, dapat menggunakan layanan jasa perusahaan yang menjadi jembatan ekonomi nasional itu. Sri Gede Darma menilai Gula menjadi magnet perputaran ekonomi Bali.
 
Menurut hasil riset Lembaga Demografi Universitas Indonesia (UI), Gojek berkontribusi Rp1,9 triliun pada perekonomian Kota Denpasar pada 2018.
Adapun kontribusi Go-Ride pada 2018 meningkat hingga lebih dari 2 kali lipat dari 2017. Kontribusi Go-Food pada 2018 meningkat lebih dari 60 persen dari 2017. Sementara itu, mitra Go-Car berkontribusi sebesar Rp190 miliar pada 2018 dan mitra GoLife menyumbangkan Rp48 miliar pada 2018.


Share:
Read More

Bank Indonesia: Kebakaran Hutan Ancam Pertumbuhan Ekonomi

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meninjau penanganan kebakaran lahan di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Pelalawan, Riau, Selasa (17/9/2019) - ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
 Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tengah mengamuk Indonesia dinilai dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi jika permasalahan ini terus terjadi.
Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo, kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan gangguan asap, jika berkepanjangan, tentunya akan berdampak pada kegiatan ekonomi dan bisnis.
“Oleh karena itu, kami sepenuhnya mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini,” ujar Dody pada Rabu (25/9/2019), seperti dilansir dari Bloomberg.
Kebakaran, yang menyebabkan asap pekat di wilayah Indonesia, Malaysia, dan Singapura selama berpekan-pekan, telah mengubah langit menjadi merah di beberapa bagian dan mengganggu pertanian di dalam negeri.
Disertai musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya dan kekeringan di beberapa bagian Indonesia, problematika karhutla telah membatasi produksi minyak sawit dan beras.
Namun BI, lanjut Dody, tetap memproyeksikan pertumbuhan di bagian bawah kisaran 5 persen - 5,4 persen pada tahun 2019, sebelum naik menuju titik tengah kisaran 5,1 persen -5,5 persen pada 2020.
“Dampak yang lebih sulit untuk diukur adalah sosial dan dampak lingkungan yang lebih bersifat jangka panjang, termasuk dampak pada kesehatan masyarakat, dampak pada kegiatan pendidikan yang telah terganggu, dan kerusakan lingkungan,” terangnya.
Meski masih terlalu dini untuk memperhitungkan pengaruhnya terhadap pertumbuhan, sebuah laporan Bank Dunia yang diterbitkan setelah kebakaran hutan pada tahun 2015 menyebutkan biaya krisis kabut sebesar US$16 miliar.
Nilai tersebut setara dengan 1,9 persen dari PDB (produk domestik bruto) pada masa itu dan dua kali jumlah yang dibutuhkan untuk pembangunan kembali pascatsunami yang mengempaskan sebagian wilayah Indonesia pada 2004.
Kebakaran hutan menjadi beban tambahan terhadap perekonomian yang telah terdampak perlambatan global dan eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Inflasi makanan, yang sudah mendekati level tertinggi tiga tahun, juga berisiko.
“Harga makanan di seluruh wilayah telah menghadapi tekanan dari cuaca buruk terutama di sekitar wilayah Mekong, serta pandemi demam babi Afrika yang memburuk di China dan Vietnam,” kata Koh Hui Koon dan Darren Tay, Country Risk Analyst Fitch Solutions.
Share:
Read More

Sentimen Positif Perang Dagang Dongkrak Saham Global



Konfirmasi kelanjutan perundingan dagang antara Amerika Serikat dan China yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Steven Mnuchin mendorong saham global.
Saham Eropa, Asia dan saham berjangka AS beringsut naik berkat meningkatnya optimisme investor terhadap agenda perundingan dagang bulan ini yang berhasil meredam keresahan pasar mengenai data ekonomi global yang beragam.
Dilansir melalui Reuters, indeks MSCI untuk saham Asia Pasifik, tidak termasuk Jepang naik tipis 0,1% berkat kenaikan saham China (mainland) sebesar 0,6% setelah wakil kepala perencana negara mengatakan Beijing akan meningkatkan upaya untuk menstabilkan pertumbuhan.
Nikkei Jepang naik 0,2% setelah libur pasar pada Senin (23/9/2019), sedangkan saham Eropa juga berada di jalur dibuka lebih tinggi, dengan Euro Stoxx 50 pan-Eropa naik 0,26%, DAX Jerman berjangka naik 0,24% dan FTSE berjangka naik 0,33%.
Saham berjangka AS naik 0,38% berkat konfirmasi yang disampaikan Mnuchin, bahwa Wakil Perdana Menteri China Liu He akan berkunjung ke Washington pada pekan pertama pada Oktober.
Menurut Kepala Layanan Eksekusi CLSA Takeo Kamai, meskipun pergerakan Nikkei cukup baik, pasar masih membutuhkan katalis yang lebih banyak agar penguatan berlanjut. Hal ini, tambahnya, juga berlaku untuk pasar AS.
Sentimen positif lainnya datang dari China yang dikabarkan telah memberikan keringanan untuk pembelian kedelai AS bebas tarif.
Kepala Ekuitas Asia di SEI Investment Co. John Lau, semua mata kini tertuju pada kelanjutan perundingan dagang AS-China pada awal Oktober meskipun tidak banyak harapan bahwa keduanya akan langsung mencapai sebuah kesepakatan.
"Jika ternyata ada sebuah kesepakatan yang tercapai, ini akan menjadi penggerak pasar yang sangat signifikan," ujarnya seperti dikutip melalui Bloomberg, Selasa (24/9/2019).
Perselisihan antara dua ekonomi terbesar di dunia telah berlangsung selama lebih dari setahun, mengguncang investor dan menekan pertumbuhan global.
Senada dengan Lau, Masahiro Ichikawa, ahli strategi senior di Sumitomo Mitsui DS Asset Management mengatakan bahwa kabar dari Washington memang memberikan dampak penguatan tetapi pasar tidak sepenuhnya optimistis terhadap prosesnya.
"Sepertinya ada negosiasi di balik layar yang kita tidak ketahui," ujarnya mengutip perubahan yang tidak biasa pada sikap pemerintah yang bahkan dipertanyakan oleh Presiden AS Donald Trump.
Jumat (20/9/2019), pemerintah China membatalkan agenda kunjungan ke pusat pertanian AS di Montana dan Nebraska, yang merupakan atas undangan Washington.
Pengumuman itu disampaikan hanya beberapa saat setelah Trump menyatakan bahwa dia tidak tertarik untuk melakukan perjanjian sementara dengan Beijing untuk meningkatkan pembelian hasil pertanian.
Share:
Read More

Bahas Segitiga Rebana, Ridwan Kamil Kembali Tawarkan Diskon Pajak

Ridwan Kamil - Bisnis/Wisnu Wage
Untuk mendorong kemajuan industri manufaktur di Jabar, Pemprov Jabar pun akan mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Segitiga Rebana yakni Cirebon, Majalengka, dan Subang, yang berorientasi ekspor.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya telah memutuskan bahwa bagian utara Jabar nantinya menjadi motor industri. 

Pertumbuhan ekonomi Jabar, sementara itu, berada di angka 5,8 persen terutama ditopang oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) oleh dunia industri sebesar 42 persen.

Dengan suburnya dunia industri, berbagai investor pun hadir di Jabar termasuk perusahaan Jepang. Menurut Emil, investor asal Negeri Sakura itu merasa senang dengan Indonesia, khususnya Jabar yang menjadi tempat bagi 700 dari 2.000 perusahaan (sekira 30 persen) di Indonesia.

"Maka saking senangnya, mereka (perusahaan Jepang) ikut melobi supaya turun dana pemerintah Jepang membangun pelabuhan baru di Patimban (Subang),” kata Emil saat membuka Focus Group Discussion 'Pengembangan Kawasan Industri pada Peningkatan Daya Saing Kawasan Industri untuk Mewujudkan Industri Juara Jawa Barat' di Hotel El Royale Kota Bandung, Rabu (25/9/19).
Selain itu, Emil juga menyampaikan kabar baik lain bagi dunia industri yakni menyediakan vokasi pelatihan untuk warga lokal di pabrik tersebut hingga adanya pengurangan pajak sampai 200 persen dari peraturan Kementerian Keuangan RI. 

Soal diskon pajak itu, potongan akan semakin besar bagi perusahaan yang menyediakan layanan Research and Development (R&D) atau Penelitian dan Pengembangan yang memberikan sumbangsih bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.

Emil pun menawarkan konsep baru untuk merangkul perusahaan, yakni kerja sama dalam sebuah forum bernama Governor Club. Syaratnya, asal perusahaan tersebut memiliki komitmen dan mau mengikuti panduan.
"Keuntungannya, saya akan turun langsung (berkoordinasi) jika ada kemacetan-kemacetan (masalah)," kata Emil mengakhiri.

Share:
Read More

Mulai Januari 2020, PLN Bakal Cabut Subsidi Listrik 27 Juta Pelanggan 900 VA

Sejumlah petugas PLN dengan perlengkapan standar keselamatan melakukan pemeliharaan jaringan listrik di kawasan Jalan Selamet Riyadi, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (29/8/2019). Selama pemeliharaan jaringan lebih dari 2 jam telah mengakibatkan listrik padam sementara pada sekitar pukul 11.00-14.00 Wita.
PT PLN (persero) memprediksi ada 27 juta pelanggan 900 VA tak akan lagi mendapat subsidi dari pemerintah pada Januari 2020.
Hal ini ini merupakan dampak dari penurunan alokasi subsidi energi.
Sebab, pada 2020 nanti Anggaran subsidi listrik hanya Rp 54,8 triliun.
“Nyambungnya kan 3 jutaan tiap tahun, nah kita prediksi Januari besok jumlahnya jadi 27 juta (pelanggan 900VA)," ujar Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN (Persero) Djoko Raharjo Abumanan di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).
Djoko menjelaskan, kebijakan tersebut dilakukan agar subsidi yang diberikan pemerintah tepat sasaran.
Sebab, pemerintah saat ini menganggap pelanggan PLN dengan kapasitas 900 VA masuk dalam kategori mampu.
“Itu kan isu lama ya sebenarnya, bahwa subsidi itu harus terarah, tepat sasaran. PLN minta itu tepat sasaran,” kata Djoko.
Sebelumnya, Pemerintah mencabut subsidi listrik untuk pelanggan 900 VA pada 2020.
Demikian salah satu hasil rapat panitia kerja anggaran di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Selama ini pemerintah masih membarikan subsidi kepada 24,4 juta pelanggan listrik 900 VA.

Adapun pelanggan 900 VA yang masuk kategori miskin hanya 7,17 juta rumah tangga.
Pada usulan di RAPBN 2020, Kementerian ESDM mengusulkan subsidi listrik Rp 62,2 triliun.
Namun demkian, setelah rapat dengan Panjang Anggaran subsidi listrik menjadi Rp 54,8 triliun.
Angka subsidi listrik 2020 ini juga lebih kecil dari anggaran subsidi listrik pada 2019 yang sebesar Rp 65,3 triliun.


Share:
Read More

BUMN Sarangnya Koruptor, Satu Lagi Digaruk KPK



  Terkuaknya dugaan korupsi di PTPN III (Persero) oleh KPK, menambah panjang daftar hitam BUMN. jangan salahkan publik kalau menilai BUMN kini sudah menjadi sarangnya koruptor.
Pada Rabu dini hari (4/9/2019), Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (Persero/PTPN) III, Dolly Pulungan (DPU) yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap distribusi gula di PTPN III Tahun 2019, menyerahkan diri ke KPK. "Menyerahkan diri ke KPK dini hari tadi ," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah.
Saat ini, tersangka Dolly sedang menjalani proses pemeriksaan di KPK. Dengan menyerahkan diri tersangka Dolly, maka terdapat satu tersangka lagi yang belum menyerahkan diri ke KPK, yakni pemilik PT Fajar Mulia Transindo Pieko Nyotosetiadi (PNO).
KPK total telah menetapkan tiga tersangka terkait kasus itu, yakni sebagai pemberi Pieko Nyotosetiadi. Sedangkan sebagai penerima, yakni Dolly Pulungan dan Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana (IKL).
Untuk tersangka I Kadek telah dilakukan penahanan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur. Dalam konstruksi perkara dijelaskan bahwa Pieko adalah pemilik dari PT Fajar Mulia Transindo dan perusahaan lain yang bergerak di bidang distribusi gula.
Pada awal 2019, perusahaan milik Pieko ditunjuk menjadi pihak swasta dalam skema "long term contract" dengan PTPN III.
Dalam kontrak itu, pihak swasta mendapat kuota untuk mengimpor gula secara rutin setiap bulan selama kontrak. "Di PTPN III, terdapat aturan internal mengenai kajian penetapan harga gula bulanan. Pada penetapan harga gula tersebut harga gula disepakati oleh tiga komponen yaitu PTPN III, pengusaha gula (PNO) dan ASB selaku Ketua Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI)," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/9/2019) malam.
Pada Sabtu (31/8/2019), terjadi pertemuan antara Pieko, Dolly dan dan ASB selaku Ketua Umum Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia di Hotel Shangri-La, Jakarta. "Terdapat permintaan DPU ke PNO karena DPU membutuhkan uang terkait persoalan pribadinya untuk menyelesaikannya melalui ASB," kata Syarif.
Menindaklanjuti pertemuan tersebut, ungkap dia, Dolly meminta I Kadek menemui Pieko untuk menindaklanjuti permintaan uang sebelumnya. "Uang 345 ribu dolar Singapura diduga merupakan biaya (fee) terkait dengan distribusi gula yang termasuk ruang lingkup pekerjaan PTPN III dan DPU merupakan Direktur Utama di BUMN tersebut," ujar Syarif.
Sekedar mengingatkan, KPK sebelumnya sudah membongkar praktik penggarongan uang negara di sejumlah BUMN yang menyeret direksi. Mulai dari PLN, Angkasa Pura II, dan Krakatau Steel. 








Sub
Share:
Read More

Recent Posts