Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menjelaskan upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi persoalan kesenjangan pembiayaan, yang diprediksi mencapai USD 2,5 triliun. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) diakui tidak akan cukup untuk mengatasi kesenjangan itu.
Indonesia menerapkan sejumlah program pendekatan untuk mengatasi persoalan keuangan tersebut. Ini dia sampaikan dalam Forum Dialog Tingkat Tinggi Sidang Umum ke-74 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Kamis waktu setempat (26/9/2019).
"Pertama ialah melalui KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) dan pembiayaan anggaran non-Pemerintah. Indonesia telah menggunakan pola KPBU dalam pembangunan di 19 sektor, antara lain pembangunan jalan, moda transportasi terpadu, serta teknologi informasi dan komunikasi," jelas JK.
Selain itu, yang kedua, Pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan pusat pembiayaan dari SDGs, dengan menekankan pada empat fungsi.
"Menciptakan lingkungan keuangan inovatif, membangun jejaring strategis dan matchmaking, mengembangkan model, instrumen dan teknologi keuangan, serta membangun kapasitas dan berbagi pengetahuan," lanjut dia.
Upaya ketiga, Pemerintah Indonesia juga mengoptimalkan inovasi model keuangan lainnya untuk mengisi kesenjangan pembiayaan tersebut, yakni lewat zakat dan wakaf sebagai bagian dari keuangan syariah, penggalangan dana dan filantropi.
Dialog Tingkat Tinggi terkait Keuangan untuk Pembangunan (Financing for Development) diselenggarakan sebagai rangkaian dari acara Sidang Umum Tahunan PBB di New York, Amerika Serikat.
Dialog kali ini terbagi dalam empat sesi untuk membahas mengenai keterlibatan publik untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan, pembiayaan SDGs dan aksi iklim terhadap meningkatnya beban utang, menghasilkan uang untuk mengisi kesenjangan pembiayaan SDGs dan aksi iklim, serta mengumumkan inisiatif baru.
Wapres JK Singgung Merosotnya Harga Kopi Dunia di Markas PBB
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyoroti terus merosotnya harga biji kopi di pasaran dunia yang mencapai 70 persen sejak 1982. Salah satu penyebab adalah kelebihan pasokan produksi biji kopi dunia.
Ini dia sampaikan saat berbicara pada forum “Aksi Bersama Mengatasi Krisis Harga Kopi dan Mencapai Produksi Kopi Berkelanjutan”, di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat (AS), Rabu pagi waktu setempat (25/9/2019).
“Saya ingin menggaris bawahi dampak dari krisis harga kopi ini. Petani kecil adalah korban yang paling dirugikan. Petani kecil, bukan industri maupun konsumennya,” ujar JK seperti mengutip laman Sekretariat Kabinet, Kamis (26/9/2019).
Menurut Wapres, lebih dari 90 persen lahan kopi Indonesia dikelola oleh petani kecil. Karena itu, Indonesia sangat prihatin dengan krisis ini, saat keuntungan industri kopi besar dunia justru meningkat.
“Lebih dari 25 juta petani kecil kopi di seluruh dunia berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Indonesia sendiri memiliki 1,8 juta petani kopi,” ungkap dia.
Merosotnya harga dunia, ikut mengakibatkan menanam kopi tidak lagi menjadi sumber penghidupan yang diminati. Sebagian petani kopi bahkan beralih ke sektor lain.
Karena itu, sebagai sesama negara penghasil kopi, Wapres mengajak bersama-sama untuk membuat terobosan guna memperbaiki nasib produsen kopi di negara masing-masing. “Kita tidak bisa berdiam diri,” tegas Wapres.
