Center of Reforms on Economics (CORE) Indonesia berharap ada penggabungan kementerian dan lembaga di bidang ekonomi pada kabinet jilid kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kementerian yang disarankan digabung adalah perdagangan, perindustrian, dan investasi.
Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah mengatakan kebijakan dua kementerian yaitu perdagangan dan perindustrian jalan sendiri-sendiri. Hal itu tercermin dari kebijakan perdagangan bebas. “Jadi perdagangan bebas yang ada sekarang tidak mendorong pertumbuhan industri, dan sama sekali tidak berdampak positif terhadap investasi,” ungkap Piter Abdullah kepada JawaPos.com, Sabtu (12/10).
Piter menambahkan industri serta investasi menjadi ujung tombak dalam perekonomian. Sedangkan perdagangan sebagai supporting dari kebijakan industri dan investasi. Terkait penggabungan kementerian atau lembaga idelanya dibarengi peningkatan koordinasi di level teknis. Piter khawatir penggabungan itu hanya pada nama kementerian saja.
“Tapi apakah itu akan benar-benar menyamakam chemistry, sehingga koordinasi lebih baik. Karena di dalam satu kementerian pun koordinasi tidak mudah,” tegas dia.
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menolak berkomentar terkait wacana penggabungan kementerian di bidang ekonomi. Termasuk kemungkinan masuknya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ke Kemenko Kemaritiman.
“Tanya kepada presiden lah, soal kementerian bukan tugas saya. Presiden yang punya kewenangan itu,” ujar Luhut, Jumat (11/10).
